Palupinews.com- BUNGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menggelar Rapat Paripurna III pada Selasa, 15 Juli 2025, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bungo yang di pimpin oleh wakil ketua II DPRD Bungo Darwandi.,S.H.
Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD, Wakil Bupati Bungo, para anggota dewan, dan perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Agenda rapat kali ini adalah penyampaian jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi terhadap sejumlah masukan, saran, dan kritik yang sebelumnya telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam rapat paripurna sebelumnya. Hal ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD yang wajib dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Wakil Bupati Bungo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran aktif DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah. Ia menekankan bahwa semua catatan yang disampaikan akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih atas saran dan koreksi dari seluruh fraksi DPRD. Itu menjadi bagian penting dari evaluasi kinerja kami. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti semua masukan sebagai upaya perbaikan ke depan,” ungkap Wakil Bupati Bungo.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan APBD Tahun 2024 telah berupaya maksimal memenuhi target pembangunan daerah, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian bersama.
Sementara itu, Wakil ketua II DPRD Bungo Darwandi.,S.H menegaskan bahwa lembaga legislatif akan terus mengawal proses pembahasan Ranperda ini hingga ke tahap pengesahan, guna memastikan bahwa pelaksanaan APBD berjalan sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Pandangan fraksi bukan hanya bentuk kontrol, tetapi juga wujud komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” ujar Darwandi.,S.H.